Bawaslu Rokan Hilir Gelar Kajian Hukum Kedua, Bedah Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi Sekaligus
|
BAGANSIAPIAPI — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hilir kembali menggelar Kajian Hukum Internal jilid kedua sebagai langkah strategis dalam memperkuat pemahaman dan kapasitas hukum jajaran pengawas pemilu. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Rabu (18/11/2026).
Kajian kali ini mengusung tema "Kajian Hukum Komprehensif dan Evaluasi Pengawasan Pemilu: Analisis Rangkaian Putusan PHPU Kabupaten Barito Utara Tahun 2024–2025".
Acara diawali dengan laporan pengantar dan pembukaan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Ketua Bawaslu Rokan Hilir, Nasrudin, S.H., yang memaparkan maksud serta urgensi pelaksanaan kajian hukum bagi peningkatan profesionalisme kelembagaan.
Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Alnofrizal. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa proses pembelajaran terhadap dinamika permasalahan elektoral paling efektif dilakukan melalui studi kasus dari putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum.
> "Kita lebih mudah belajar dan memahami dinamika permasalahan elektoral lewat kasus-kasus yang telah diputus. Khusus dalam kajian kali ini, kasus di Kabupaten Barito Utara sangat menarik, kompleks, dan kaya akan pembelajaran substantif yang dapat ditarik dari rangkaian putusan PHPU tersebut," ujar Alnofrizal.
>
Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Indra Khalid Nasution, menyoroti bahwa dalam setiap putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang amarnya dikabulkan—baik sebagian maupun seluruhnya—umumnya terdapat celah kekeliruan dari pihak penyelenggara. Kekeliruan tersebut dapat berupa tindakan yang keliru (commission) ataupun kelalaian tidak melakukan sesuatu (omission).
Ia menegaskan agar setiap kekeliruan penyelenggara di satu wilayah harus dijadikan instrumen evaluasi bersama bagi seluruh jajaran pengawas pemilu di Indonesia agar tidak terulang di masa mendatang. Selain itu, Indra juga mengupas secara mendalam tiga putusan PHPU dalam satu periode Pilkada di Barito Utara tersebut, sekaligus merespons berbagai pertanyaan krusial dari jajaran Bawaslu Rokan Hilir selaku penaja kegiatan.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Nanang Wartono, memaparkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam setiap putusannya senantiasa menjamin perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih, yang wajib merujuk syarat syarat tertentu yang wajib dipenuhi pada regulasi elektoral yang berlaku. Nanang juga menguraikan sejumlah poin krusial dalam penelaahan kajian hukum tersebut serta menjawab beberapa point yang menjadi ruang diskusi dalam kajian tersebut.
Sebagai rekomendasi penguatan institusi, Nanang menyarankan agar kegiatan kajian hukum serupa ke depannya dapat melibatkan jajaran Bawaslu dari berbagai kabupaten/kota sebagai ruang diseminasi pengetahuan (knowledge sharing) dan perluasan wawasan hukum kepemiluan. Ia berharap hasil kajian ini tidak berhenti sebagai diskursus internal semata, melainkan dapat ditransformasikan menjadi produk dokumentasi kajian hukum yang aplikatif untuk memperkuat kualitas pengawasan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Bawaslu Rokan Hilir, meliputi Plh. Ketua Nasrudin, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Nurmaidani, Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Dedi Sahputra Sibuea, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Syafmialdi, serta Koordinator Sekretariat Sulaiman Fakhrur Razi, Hadir pula unsur PNS dan PPPK Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir.
Melalui penyelenggaraan kajian hukum internal kedua ini, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir meneguhkan komitmennya dalam membangun ekosistem budaya belajar (learning organization) dan diskursus hukum yang berkelanjutan.
Penulis dan Foto : Ade. S
Editor : Khumaidi