Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informas Hukum (JDIH) Bawaslu Tahun 2023 Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 Gelombang I

JAKARTA, Dalam rangka menjamin ketersediaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan pasal 2 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bawaslu Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis yang bertempat di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Selasa (31/10/2023).

Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Humas dan Hukum Bawaslu RI Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja yang dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran kepada peserta rakernis yang terdiri dari 16 Provinsi berikut dengan Kabupaten/Kota masing-masing.

Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Dr. Nofli, Bc. I. P., S. Sos., S. H., M. Si menyempatkan diri mengisi materi dengan judul "Perkembangan JDIHN Terkini". Nofli menyampaikan tentang peran strategis serta fokus dan target JDIHN untuk kedepan.

"Sebagaimana arahan Presiden, pelayanan publik harus bebas diskriminasi. Berikan layanan yang sama baiknya dan sama cepatnya kepada semua masyarakat, jangan pernah melakukan diskriminasi pelayanan berdasarkan warna kulit, daerah asal, agama dan lainnya," Ujar Nofli dalam pemaparannya.

Peserta yang diundang pada kegiatan ini adalah Kepala Bagian/Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai verifikator JDIH Bawaslu Provinsi, 1 (satu) orang Operator JDIH Bawaslu Provinsi serta 2 (dua) orang yang ditunjuk sebagai Operator JDIH/Kasubbag/Pelaksana pada Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Rokan Hilir sendiri dihadiri oleh 2 (orang) Staf Sekretariat.

Rapat Kerja Teknis Gelombang I ini diikuti oleh 16 Provinsi yang terdiri dari Provinsi Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara dan disertai masing-masing Kabupaten/Kota setiap Provinsi.