Bawaslu Rohil Bersinergi dengan Lapas Rohil Perkuat Akurasi Data Pemilih PDPB Triwulan IV 2026

ROKAN HILIR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hilir terus memperkuat pengawasan terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai bagian dari upaya memastikan data pemilih yang akurat, transparan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kamis (5/11/2026)

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan koordinasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Rokan Hilir. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperoleh informasi dan melakukan koordinasi terkait data warga binaan pemasyarakatan yang memiliki keterkaitan dengan pemutakhiran data pemilih pada PDPB Triwulan IV Tahun 2026.

Kunjungan koordinasi tersebut dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H), Syafmialdi. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Rohil melakukan koordinasi bersama jajaran Lapas Rokan Hilir dan dilaksanakan secara bersamaan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir.

Sinergi antara Bawaslu, KPU, dan Lapas Rokan Hilir menjadi bagian penting dalam memastikan informasi kependudukan dan status warga binaan dapat menjadi salah satu bahan dalam proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Koordinasi ini juga menjadi langkah pencegahan agar tidak terjadi kesalahan, data ganda, data tidak memenuhi syarat, maupun data pemilih yang seharusnya tercatat namun belum masuk dalam daftar pemilih.

Bawaslu Rokan Hilir menyampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih bukan hanya berkaitan dengan jumlah pemilih, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya.

“Koordinasi ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir. Bawaslu Rohil ingin memastikan setiap perubahan data kependudukan maupun status warga binaan dapat menjadi perhatian dalam proses PDPB, sehingga data yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan”.

Dalam koordinasi tersebut, Bawaslu Rohil juga menekankan pentingnya sinkronisasi data, khususnya terhadap kemungkinan adanya perubahan status warga binaan, perpindahan, meninggal dunia, maupun kondisi lainnya yang dapat memengaruhi status seseorang dalam data pemilih.

Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian data antara administrasi kependudukan, data warga binaan, dan data pemilih. Dengan adanya koordinasi secara berkala, setiap perubahan dapat menjadi bahan pencermatan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu sesuai kewenangan masing-masing.

Bawaslu Rohil memandang bahwa proses PDPB membutuhkan keterlibatan dan sinergi berbagai pihak. Tidak hanya KPU dan Bawaslu, tetapi juga instansi pemerintah, lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya yang memiliki data berkaitan dengan kependudukan dan pemilih.

Dengan pengawasan dan koordinasi yang dilakukan secara konsisten, Bawaslu Rohil menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih agar hak konstitusional masyarakat tetap terlindungi serta data pemilih di Kabupaten Rokan Hilir dapat tersusun secara akurat, transparan, mutakhir, dan akuntabel.