Bawaslu Rokan Hilir Ikuti Rapat Konsolidasi Pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan Secara Virtual

Bagansiapiapi, Pengawasan terhadap Pemuktahiran Data Partai Politik  yang tengah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan hilir pada minggu lalu dibawa dalam rapat konsolidasi yang ditaja oleh Bawaslu Provinsi Riau melalui Zoom Meeting. Rapat konsolidasi tersebut diikuti oleh seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Fokus pengawasan pemuktahiran data partai politik secara berkelanjutan ini merupakan PIC Divisi Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten/Kota, namun diawasi secara kolektif kolegial oleh seluruh Anggota Bawaslu Kab/Kota. Senin, (17/11/2025)

Rapat konsolidasi tersebut mengulas strategi pengawasan, substansi pengawasan dan dasar hukum pengawasan. Dari Rapat Konsolidasi tersebut muncul sebuah gagasan dibentuknya posko aduan masyarakat terhadap pencatutan keanggotan nama di partai politik, masyarakat nantinya  bisa melakukan pengaduan ke Bawaslu Kabupaten/Kota atau Partai Politik yang bersangkutan jika menemukan pencatutan keanggotaan oleh partai politik tertentu.

Penting Bagi Bawaslu Kabupaten /Kota untuk mengikuti Rapat Konsolidasi ini, agar tujuan dalam pelaksaaan tugas pengawasan dapat tercapai, ujar Nurmaidani yang merupakan Kordiv HPS Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, ia mengatakan bahwa Rapat Konsolidasi ini penting karena pengawasan pemuktahiran data partai politik secara berkelanjutan dapat mempermudah penyelenggaraan pemilu dimasa yang akan datang, karena itu perlu bagi Bawaslu Kabupaten/Kota fokus pada pelaksaan tugas tersebut.

Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Zubaidah bersama sama dengan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Nurmaidani, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Jaka Abdilah, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Dedi Sahputra Sibuea, serta Koordinator Divisi Penangangan Pelanggaran Data dan Informasi, Nasrudin turut aktif dalam rapat konsolidasi tersebut, mereka menayakan terkait dengan mekanisme pengawasan, serta hal hal teknis yang berhubungan dengan tugas pengawasan.