Bawaslu Rokan Hilir Sampaikan Isu-isu Krusial Hadapi Pemilu/Pilkada Serentak 2024

Simpang Kanan, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hilir Jaka Abdillah, S.Ag, M.IP, menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan Penyuluhan Peningkatan Demokrasi Bagi Masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan yang ditaja oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Rokan Hilir, Selasa, 15 Maret 2024 di Aula Kantor Camat Simpang Kanan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Rokan Hilir merupakan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat dalam menghadapi Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024 sehingga masyarakat disadarkan sejak dini untuk berpartisipasi dalam demokrasi baik dalam pemilu atau pilkada, maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Gustich Marpaung Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Rokan Hilir menyampaikan bahwa kegiatan ini kegiatan rutin dilakukan oleh pihaknya dalam menghadapi pemilu dan pilkada nantinya.

Nara sumber dari KPU Kabupaten Rokan Hilir Hasbullah Rambe, SH dalam paparannya mengutarakan bahwa pemilu dan pilkada dilaksanakan sesuai regulasi yang ada, acara seperti yang dilakukan oleh Kesbangpol Rokan Hilir merupakan cara pemerintah daerah memberikan pendidikan pencerahan politik bagi masyarakatnya. Karena selama ini masyarakat banyak mendapatkan infomasi politik secara otodidak dari berbagai flatform media sosial.
Bawaslu Rokan Hilir yang diwakili oleh Jaka Abdillah, S.Ag, M.IP dalam forum menyampaikan isu-isu krusial dalam menghadapi Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024 seperti persoalan politik uang (money politic), pemutakhiran data pemilih, kampanye, netralitas ASN dan berita bohong/hoax. Isu-isu krusial tersebut diungkapkan oleh Jaka akan selalu menjadi persoalan serius dalam setiap perhelatan baik pemilu maupun pilkada.

Komisioner KPU Provinsi Riau Nugroho Notosusanto, S.IP, M.Si yang menjadi narasumber terakhir mengungkapkan pendidikan politik merupakan isu nasional yang diangkat oleh KPU RI sebagai tema mencerdaskan kehidupan politik warga karena berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU masih ada masyarakat di desa-desa yang rendah tingkat partisipasinya baik dalam pemilu maupun pilkada. (K. Amri)