Bawaslu Sambut Baik Rekomendasi Undip Sempurnakan Manajemen Sistem Informasi
|
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menyambut baik rekomendasi dari tim Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan (DPIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Undip) terkait Case Management Information System (CIMS) sebagai pangkalan data dan informasi menyeluruh.
“Sistem tersebut sangat baik bagi penyelenggara dan menjadi pedoman yang lebih terarah,” nilai Anggota Bawaslu Puadi saat audiensi dengan perwakilan Undip di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (18/7/2022).
Puadi menuturkan, internal Bawaslu akan membahas rekomendasi tersebut dalam waktu dekat ini. Kelima pimpinan dan jajaran struktural akan menyampaikan pandangannya masing-masing.
“Ini agar pembahasan semakin matang untuk melakukan koordinasi dengan tim internal,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Anggota Bawaslu Lolly Suhenti mengatakan, salah satu target Bawaslu periode kali ini ingin mewujudkan super apps yang bisa memastikan peran pengawasan pemilu. Maka dari itu, menurutnya super apps ini sejalan dengan ide yang disampaikan Undip.
“Super apps yang kami bayangkan adalah rumah besar informasi dari tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) Bawaslu mulai dari sumber dayanya, pengawasan hingga penanganan pelanggarannya,” ujar wanita asal Jawa Barat itu.
Dosen Fisip Undip, Nur Hidayat Sardini menilai sudah saatnya Bawaslu memiliki management sistem dalam setiap penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. CMIS ini kata dia sebagai pangkalan data dan informasi menyeluruh , melalui pengumpulan, verifikasi, penginputan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi secara rinci.
“Pengelolaan data dan informasi ini harus terpusat dari dasar, harus menyangkut 5W 1H, harus punya riwayat. Jadi sewaktu waktu kita butuh melakukan pencegahan jadi tau harus mulai dari mana,” ungkapnya.
Ketua Bawaslu periode pertama ini menambahkan, CMIS ini merupakan pangkalan data menyeluruh dan terpusat dalam hal penanganan pelanggaran dan proses sengketa. Manfaat CMIS akan menunjukkan tracking kinerja, apa saja yang dikerjakan serta tersentralisasi. Sifat data yang sentral ini juga bisa meningkatkan kinerja dari hulu ke hilir.
“Kalau ini bisa benar-benar diterapkan, bisa menunjukkan tren kriminalitas dan pelanggaran,” terangnya.
Sumber : bawaslu.go.id
