Open Recruitment Panwaslu Kelurahaan/ Desa Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam rangka pembentukan Panwaslu kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir membuka kesempatan untuk Putra-Putri terbaik, untuk bergabung menjadi Panwaslu Kelurahan/ Desa.

1. Persyaratan Administrasi Sebagai Berikut :
   1. Surat lamaran pendaftaran ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan.
   2. Daftar riwayat hidup
   3. Fotocopy (KTP) yang masih berlaku
   4. Pas foto warna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
   5. Foto copy ijazah Minimal SMA/ Sederajat yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli.
   6. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah/ Pusekesmas, disampaikan pada saat pendaftaran.
   7. Surat izin dari atasan langsung yang menyatakan boleh mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain.
   8. Surat Lamaran dibuat 2 (dua) rangkap, 1 satu rangkap Asli dan 1 rangkap Fotocopy.
   9. Surat pernyataan.
2. Surat Pernyataan Memuat :
   1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
   2. Tidak pernah menjadi anggota partai politik/ telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.
   3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
   4. Bersedia bekerja penuh waktu.
   5. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di  pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan
   6. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
   7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
   8. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.