Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilihan Pilkada, Jaka Abdillah sampaikan masukan terkait DPT

Bagansiapiapi - Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Jaka Abdillah dan beserta staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, mengikuti kegiatan Sosialisasi Jadwal dan Tahapan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hilir di Aula Media Center KPU di Bagansiapiapi (Sabtu, 04/04/2024).

Sosialisasi ini juga diikuti oleh Polres Rokan Hilir, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Kodim 0321 Rohil, Kesbangpol, Disdukcapil serta Partai Politik serta Ormas dan OKP yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Acara dibuka oleh Ketua KPU Rohil Eka Murlan dan dihadiri anggota KPU Datuk Zulhidayat, Kaswanto Dahlan, Kepala Sekretariat beserta para staf KPU Rokan Hilir. 

Dalam sambutannya, Eka Murlan menyampaikan kilas balik tahapan pemilu sebelumnya, beban  pekerjaan setelah melaksanakan pesta demokrasi pileg dan pilpres yang masih berproses terutama adanya gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diajukan oleh salah satu partai politik di Dapil IV Rokan Hilir untuk mencari keadilan dan itu sudah diatur dan dilindungi oleh undang - undang. 

Sekarang kita berkumpul di aula media center ini untuk melakukan persiapan sosialisasi terkait pemilihan kepala daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mana rasanya baru tahun 2020 yang lalu kita membahas persoalan pilkada sekarang kita sudah dihadapkan pilkada kembali, terang Eka Murlan.

Lanjutnya, KPU berharap dengan adanya sosialisasi ini informasi yang disampaikan dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk tampil menjadi kepala atau wakil kepala daerah dari jalur independen, ujarnya.

Datuk Zulhidayat selaku Koordiv Parmas dan Humas KPU menerangkan jadwal dan tahapan - tahapan sesuai yang terangkum dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2024.

Mewakili Bawaslu Rokan Hilir, Jaka Abdillah dalam sesi tanya jawab menyampaikan terkait jumlah DPT pilkada yang akan bertambah yang akan disumbangkan oleh pemilih pemula dan DPK yang melonjak seperti saat 14 Februari yang lalu. Terkait DPT ini menjadi salah satu fokus pengawasan dan berharap KPU juga membuat sosialisasi dalam bentuk pertemuan dan spanduk serta baleho terkait tahapan dan jadwal pilkada sehingga masyarakat tau bahwa akan adanya pemilihan kepala daerah khususnya di Rohil akan ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati. 

Selanjutnya Jaka juga menyampaikan masukan kepada pemerintah daerah dalam hal ini yang diwakili oleh Kesbangpol agar membuat sosialisasi dalam bentuk pertemuan dan spanduk serta baleho yang dipasang di seluruh kecamatan yang ada sebagai bentuk pendidikan politik kepada masyarakat.

Terakhir, atas nama Bawaslu Rokan Hilir, Jaka menyampaikan agar KPU Rokan Hilir menyampaikan saran dan perbaikan untuk masa tahapan coklit pemilih, belajar dari pengalaman pileg dan pilpres barusan, dalam melakukan coklit petugas Pantarlih yang datang ke rumah - rumah warga mendata dengan meminta KK sebagai dasar pendataan namun saat hari pemungutan suara KPPS sesuai PKPU dan peraturan KPU lainnya meminta KTP sebagai syarat untuk mencoblos, ketidak singkronan KPU dalam membuat aturan sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Kami berharap jika dari awal pendataan penduduk menggunakan KK maka syarat memilih pada hari H juga KK bukan KTP atau memasukkan KK sebagai syarat memilih pada hari H sehingga masyarakat dapat imemilih salah satu dokumen administrasi yang akan dibawanya ke TPS apakah KTP atau KK, pungkas mantan Ketua PWI Rohil ini.