Bawaslu Rokan Hilir Laksanakan Konsolidasi Demokrasi Ke DPC Partai Gerindra Jelang Pemilu 2029

Rokan Hilir — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hilir melakukan konsolidasi demokrasi bersama Partai Gerindra sebagai upaya memperkuat kualitas pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke depan. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis antara penyelenggara pemilu dan partai politik dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya serta mempersiapkan tantangan ke depan.

Ketua Partai Gerindra setempat, Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bawaslu. Ia menegaskan keterbukaan partainya terhadap upaya konsultasi dan penguatan demokrasi. Menurutnya, perubahan struktur kepengurusan di internal partai menjadi salah satu tantangan dalam menjaga konsistensi dan kesiapan organisasi menghadapi agenda politik mendatang.

“Gerindra terbuka dan menyambut baik kehadiran Bawaslu dalam rangka konsolidasi demokrasi. Namun, kami juga menghadapi tantangan internal, terutama terkait adanya perubahan kepengurusan,” ujar Sulaiman.

Lebih lanjut, ia mengakui bahwa keterlibatan perempuan dalam pencalonan masih menjadi kendala. Ketersediaan kader perempuan dinilai masih terbatas, sehingga dalam beberapa kondisi, pemenuhan keterwakilan perempuan cenderung bersifat administratif.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Nurmaidani selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, menekankan bahwa ke depan tantangan penyelenggaraan pemilu akan semakin kompleks. Hal ini tidak terlepas dari wacana perubahan Undang-Undang Pemilu yang mencakup berbagai aspek, seperti ambang batas pencalonan, ketentuan pidana, hingga mekanisme pencalonan.

Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan partai politik dalam membina kader perempuan secara berkelanjutan. Menurutnya, kaderisasi yang dilakukan sejak dini akan menghasilkan calon-calon perempuan yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki kualitas dan kapasitas yang mumpuni.

“Partai politik diharapkan dapat mempersiapkan kader perempuan sejak awal, sehingga keterlibatan perempuan dalam pencalonan tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar representatif dan berkualitas,” jelas Nurmaidani.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya pendidikan demokrasi sebagai tanggung jawab bersama. Kolaborasi antara Bawaslu, KPU, dan partai politik dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Zubaidah, menambahkan bahwa penguatan kewenangan Bawaslu dalam regulasi menjadi hal yang krusial. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya, masih terdapat kendala dalam aspek pengawasan akibat keterbatasan regulasi yang ada.

“Penguatan kewenangan Bawaslu dalam regulasi sangat diperlukan agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan memiliki kepastian hukum yang jelas,” ungkap Zubaidah.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir juga menegaskan bahwa kegiatan konsolidasi demokrasi ini tidak hanya dilakukan bersama Partai Gerindra. Ke depan, kegiatan serupa akan dilaksanakan secara bergilir (rotasi) dengan partai politik lainnya sebagai bentuk komitmen dalam membangun komunikasi, evaluasi, dan penguatan demokrasi secara menyeluruh.

Melalui konsolidasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara penyelenggara pemilu dan partai politik dalam mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas, inklusif, dan berintegritas di masa mendatang.