Bawaslu Rokan Hilir Siap Optimalkan Pelatihan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026

BAGANSIAPIAPI - Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bertekad optimalisasikan pelaksanaan Pelatihan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026. Langkah ini sejalan dengan Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 73/PM.05/K.1/04/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif tanggal 14 April 2026, serta Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Riau Nomor: 6/PM.05/RA/04/2026 tertanggal 21 April 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Zubaidah, Selasa (28/04/2026) dalam forum Zoom Meeting Diskusi Kepemiluan terkait pengawasan PDPB dan pengawasan partisipatif tahun 2026 bersama Bawaslu Provinsi Riau.

Menurut Zubaidah, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir optimis pelaksanaan P2P tahun 2026 di tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau akan berjalan sukses dan tepat sasaran. Hal ini selaras dengan arahan Kordiv P2H Bawaslu Provinsi Riau, H. Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM, yang menginstruksikan seluruh jajaran untuk memaksimalkan program ini.

Dalam diskusi tersebut, ditekankan bahwa P2P merupakan program unggulan Bawaslu secara nasional yang telah dibahas secara responsif di DPR RI. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen untuk menyukseskan kegiatan ini secara maksimal.

Menindaklanjuti instruksi dari tingkat provinsi, Zubaidah menyampaikan laporan kesiapan Bawaslu Rokan Hilir dalam mempersiapkan pelaksanaan P2P. Saat ini, proses rekrutmen peserta telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang positif.

“Alhamdulillah, animo masyarakat dari berbagai golongan di Rokan Hilir sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan ini. Ini menjadi modal besar bagi kita dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif di daerah kita,” ujar Zubaidah.

Secara administratif, Bawaslu Rokan Hilir dinyatakan telah siap sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Selain fokus pada pelatihan, Zubaidah juga menyoroti pentingnya penguatan kinerja kehumasan yang terintegrasi dengan P2P. Sejauh ini, capaian kerja sama antara Bawaslu Rokan Hilir dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya dinilai sudah berjalan sangat baik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

“Kami berharap pelaksanaan P2P di Kabupaten Rokan Hilir dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan begitu, setiap tahapan dapat dievaluasi untuk mengukur capaian dan merumuskan perbaikan demi menghadapi tahapan pemilu ke depannya,” tutup Zubaidah.